296 Aduan Diterima Desk Pilkada pada November 2024, Mayoritas dari Yogyakarta dan NTT

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (13/11/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.

JT - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Desk Pilkada telah menerima 296 aduan sepanjang bulan November 2024.

"Secara spesifik, kami dapat sampaikan bahwa ada 296 aduan yang masuk pada bulan November," kata Bima dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11)

Baca juga : Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki Sebabkan Pembatalan Semua Penerbangan di Bandara Lombok

Bima menyebutkan bahwa aduan terbanyak berasal dari Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Aduan yang dilaporkan meliputi masalah netralitas ASN, dinamika debat dan kampanye pasangan calon kepala daerah, masalah keamanan, logistik, hingga konflik antarpendukung.

Bima menegaskan bahwa semua aduan tersebut akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Kemendagri juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isu-isu strategis.

Baca juga : Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Rencanakan Pengiriman 250.000 Pekerja Terampil ke Jepang

"Jangan sampai semua itu berdampak pada persiapan pencoblosan suara nanti," ujarnya.

Sebagai informasi, Kemendagri telah membangun layanan Desk Pilkada, yang memungkinkan pemantauan potensi konflik di daerah selama 24 jam. Data yang dihimpun dalam Desk Pilkada dapat diperbarui secara real time dan dianalisis secara komprehensif untuk mencegah terjadinya konflik lebih lanjut. * * *