Ardi Mahardika Noor
Wakil Ketua Umum Dewan Pertimbangan (Watim) MUI Zainut Tauhid Saadi. ANTARA/Asep Firmansyah.
JT - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung wacana pengurangan durasi masa tinggal jamaah calon haji di tanah suci, yang diharapkan dapat menekan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan meringankan beban jamaah.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa'adi, menyatakan bahwa meskipun ada pengurangan BPIH, kualitas layanan terhadap jamaah haji harus tetap terjaga, bahkan diharapkan lebih baik.
Baca juga : Ketua DPR: Wacana Penambahan Komisi Sedang Disusun Secara Matang
"Kami berharap meskipun ada pengurangan BPIH, kualitas layanan terhadap jamaah haji tidak boleh berkurang, bahkan kalau bisa harus lebih baik," kata Zainut, Kamis.
Zainut menjelaskan bahwa pengurangan durasi masa tinggal merupakan langkah positif untuk menekan BPIH, yang selama ini tergantung pada besarnya subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia menilai, jika subsidi terlalu besar, BPIH akan lebih rendah, namun jika subsidi berkurang, BPIH akan menjadi mahal.
Ia juga mengkritik pendekatan yang mengandalkan subsidi dari BPKH sebagai cara pengurangan biaya haji, karena hal tersebut dapat menggerus nilai manfaat dana haji yang pada akhirnya merugikan calon jamaah haji yang masih dalam masa tunggu.
Baca juga : Komnas HAM Serukan DPR 2024-2029 Segera Tuntaskan RUU PPRT dan TPPO
"Subsidi tersebut sebenarnya berasal dari dana jamaah haji yang berada dalam posisi masa tunggu," tambah Zainut.
Zainut menegaskan pentingnya penyusunan BPIH yang mempertimbangkan proporsionalitas dan keberlanjutan keuangan haji, guna menjaga rasa keadilan bagi calon jamaah haji lainnya.
Bagikan
