Noval Arisandi
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
JT - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu implementasi program prioritas terkait dengan pembangunan desa.
"Insya Allah, (program prioritas pembangunan desa) enggak (terdampak efisiensi)," kata Yandri kepada wartawan di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa, (11/2).
Baca juga : BPKH Gelontorkan Rp6,83 Triliun Nilai Manfaat untuk Biaya Haji 2025
Lebih lanjut, dia menjelaskan Kemendes PDT siap mengatur agar efisiensi anggaran di kementerian tersebut dijalankan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni berdampak pada pengadaan alat tulis kantor (ATK) ataupun acara-acara seremonial di hotel.
"Misalkan ATK diefisiensi sampai berapa, contohnya 10 persen, ya otomatis belanja ATK enggak ada atau acara-acara di hotel dipangkas, otomatis enggak ada," kata mantan Wakil Ketua MPR RI.
Berikutnya, dalam kesempatan yang sama, Yandri menegaskan dukungan dirinya dan Kemendes PDT terhadap kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
Baca juga : KKP Tertibkan Rumpon Ilegal di Perbatasan Indonesia-Filipina
"Itu kita dukung. Dari awal, kita mendukung itu. Makanya kita buktikan, acara menginap di hotel (ditiadakan), kita pelantikan eselon 2 di desa waktu itu. Jadi kita sudah melakukan itu," ucapnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa Kemendes PDT memangkas anggaran tahun 2025 sebesar Rp1.034.396.000.000 sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran.
Bagikan
