Rahmadina Sundari
Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) menyalami Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan sejumah menteri kabinet Merah Putih saat bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025). (Foto: Galih Pradipta)
Bekasi Terkini - Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan tegas kepada para pemilik penggilingan padi yang membeli gabah kering panen (GKP) di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Presiden bahkan mengancam akan menutup usaha penggilingan tersebut jika tetap melanggar aturan.
“Saya tidak main-main, karena di tangan saya adalah UUD 1945, Pasal 33 yang memberi saya wewenang sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk uang rakyat. Saya tidak ragu gunakan itu,” kata Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/25).
Baca juga : Dinsos DKI Jakarta Pulangkan 100 PPKS ke Kampung Halaman Usai Pembinaan
Presiden menegaskan, sikap tegas tersebut berlandaskan konstitusi dan telah dikonsultasikan dengan hakim-hakim agung. Ia menyatakan bahwa para hakim mengamini bahwa langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar.
“Anda boleh untung, tetapi tidak boleh untung sebesar-besarnya di atas penderitaan petani. Tidak bisa! Silakan pilih. Anda mau operasi (tetap buka), atau anda mau kami tutup police line,” ujarnya kepada para pengusaha penggilingan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara kembali menekankan bahwa kesejahteraan petani merupakan prioritas utama pemerintah. Menurutnya, lebih dari 100 juta petani telah merasakan kenaikan penghasilan berkat kebijakan harga dasar GKP yang ditegakkan pemerintah.
Baca juga : Polisi Tangkap Tersangka Pengancam dengan Video Asusila Ibu Korban
“Mereka (petani) sampaikan terima kasih. Lebih dari 100 juta petani merasakan penghasilan mereka naik, karena kita tegakkan harga dasar gabah kering panen, dan kita wajibkan penggiling-penggiling padi, saya memberi peringatan, penggiling padi yang bandel, yang beli setelah panen dengan harga serendah-rendahnya, kita cabut izin usahanya,” kata Presiden.
Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi pada sistem distribusi pupuk dengan memangkas jalur distribusi yang sebelumnya rumit. Kini, pupuk dapat disalurkan langsung dari pabrik ke kelompok tani.
Bagikan
