Ardi Mahardika Noor
Ilustrasi - Sejumlah penyidik KPK bersiap naik ke mobil usai melakukan penggeledahan Pendopo Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Rabu (28/8/2024) ANTARA/Novi Husdinariyanto
“Penyidik KPK seharusnya memiliki latar belakang hukum pidana, baik materiil maupun formil,” ujar Agus dalam wawancara di Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Baca juga : Ketua MA M. Syarifuddin Pimpin Pengucapan Sumpah Anggota DPR RI 2024–2029
Ia juga menekankan perlunya pendidikan dan pelatihan intensif bagi calon penyidik secara reguler dan berjenjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di KPK.
Agus menyoroti kelemahan saat ini dalam SDM KPK, di mana tidak semua penyidik memiliki latar belakang hukum pidana. Ia mengacu pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang memungkinkan penyidik KPK berasal dari berbagai latar belakang, termasuk kepolisian, kejaksaan, pegawai negeri sipil, dan penyelidik KPK. Namun, undang-undang tersebut tidak mewajibkan latar belakang hukum pidana bagi penyidik KPK.
“Penting bagi penyidik untuk memahami hukum acara pidana,” ucap Agus.
Baca juga : Pelatih Shin Tae-yong: Menjaga Suasana Positif Usai Kekecewaan Melawan Bahrain
Selain itu, Agus juga mengusulkan agar KPK mengambil pelajaran dari Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi di sektor sumber daya alam. Menurutnya, korupsi di sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga perekonomian negara secara keseluruhan.
“Kerugian perekonomian negara bisa berasal dari kerusakan lingkungan, seperti di sektor tambang dan perkebunan,” tambah Agus. Ia berharap KPK dapat lebih optimal dalam mengatasi kerugian negara yang terkait dengan kasus korupsi di sektor sumber daya alam.
Bagikan
